Pasarnarasi.com – Tragedi tewasnya seorang anak sekolah dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menggugah kesadaran publik akan masalah kemiskinan dan ketimpangan akses pendidikan yang masih membelit daerah-daerah terpencil di Indonesia. Peristiwa memilukan ini tidak hanya menjadi duka bagi keluarga korban, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural yang belum sepenuhnya teratasi oleh negara.
Anak tersebut dilaporkan meninggal dunia dalam kondisi yang memprihatinkan, diduga terkait dengan faktor ekonomi keluarga dan keterbatasan akses layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Meski penyelidikan resmi masih berlangsung, berbagai pihak menilai kasus ini bukan sekadar insiden tunggal, melainkan potret nyata dari kehidupan masyarakat miskin di wilayah tertinggal.
Pengamat pendidikan dan aktivis sosial menilai, tragedi ini menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi hambatan utama bagi anak-anak di daerah terpencil untuk memperoleh hak dasar, termasuk pendidikan yang layak. Banyak anak di NTT harus menempuh jarak jauh ke sekolah, kekurangan asupan gizi, serta hidup dalam kondisi yang tidak mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.
“Ini bukan hanya soal satu anak yang meninggal, tetapi soal sistem yang belum hadir secara penuh di daerah-daerah pinggiran,” ujar seorang pemerhati pendidikan di Kupang.
Menurutnya, kematian anak tersebut menjadi peringatan keras bahwa kebijakan pendidikan dan perlindungan anak belum sepenuhnya menyentuh masyarakat paling rentan. Data berbagai lembaga menunjukkan bahwa NTT masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan dan stunting tertinggi di Indonesia. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas hidup anak-anak, termasuk kemampuan mereka untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal. Banyak siswa datang ke sekolah dalam keadaan lapar, kelelahan, atau harus membantu orang tua bekerja sebelum dan sesudah sekolah.
Di sisi lain, persoalan pendidikan di wilayah terpencil tidak hanya berkaitan dengan ekonomi keluarga, tetapi juga dengan keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik. Sekolah-sekolah di pelosok sering kali kekurangan ruang kelas layak, buku pelajaran, hingga guru yang memadai. Hal ini membuat proses belajar tidak berjalan optimal dan berpengaruh pada keselamatan serta kesejahteraan siswa.
Tragedi ini juga memunculkan kritik terhadap sistem perlindungan anak dan mekanisme deteksi dini terhadap kondisi siswa yang rentan. Banyak pihak menilai, seharusnya ada kolaborasi yang lebih kuat antara sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapat perhatian khusus, baik dari sisi bantuan sosial maupun pendampingan.
Pemerintah daerah setempat menyampaikan duka mendalam atas kejadian tersebut dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh. Pemerintah juga menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dinas pendidikan, dinas sosial, dan dinas kesehatan, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
Namun, janji tersebut dinilai belum cukup oleh kalangan aktivis. Mereka menekankan perlunya langkah konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat setelah tragedi terjadi. Program bantuan pendidikan, perbaikan gizi anak, serta pemerataan kualitas sekolah di daerah terpencil dinilai harus menjadi prioritas nasional, bukan hanya agenda daerah.
Kasus ini juga kembali membuka diskusi publik tentang kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Meski berbagai program pemerintah telah digulirkan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, terutama di wilayah dengan kondisi geografis sulit seperti NTT.
Bagi masyarakat luas, tewasnya anak SD ini menjadi pengingat bahwa hak hidup, tumbuh, dan belajar anak-anak Indonesia belum sepenuhnya terjamin secara merata. Tragedi ini menuntut refleksi bersama, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, untuk memastikan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat kemiskinan dan kelalaian sistem.
Ke depan, para pengamat berharap tragedi ini tidak berlalu begitu saja sebagai berita sesaat. Sebaliknya, peristiwa ini diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan kebijakan dan tindakan nyata dalam mengatasi kemiskinan serta memperkuat sistem pendidikan di daerah-daerah terpencil Indonesia.
