Pasarnarasi.com – Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan penegakan hukum terhadap wisatawan yang terlibat dalam aktivitas ilegal di lokasi wisata populer, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, kenyamanan, dan citra pariwisata Bali di tengah lonjakan kunjungan di awal 2026. Langkah ini mencakup koordinasi antar instansi, termasuk kepolisian, Satpol PP, serta aparatur desa adat dan lembaga pariwisata setempat.
Bali diperkirakan akan menyambut lebih dari 7 juta wisatawan sepanjang tahun ini, menjadikannya salah satu destinasi paling diminati di Indonesia. Dengan volume pengunjung yang terus melonjak, sejumlah kasus pelanggaran hukum yang melibatkan wisatawan makin mencuat, mulai dari perilaku tidak tertib hingga aktivitas ilegal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat serta wisatawan lain.
Aktivitas Ilegal yang Dimaksud
Beberapa jenis aktivitas yang menjadi fokus penindakan adalah perilaku kriminal seperti pelecehan, pencurian, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, serta aktivitas usaha atau operasi tanpa izin resmi. Sementara sebagian besar wisatawan menghormati adat dan aturan setempat, sejumlah kecil pelaku yang melakukan tindakan merugikan tetap mendapat perhatian serius dari aparat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam rapat koordinasi di Denpasar baru‑baru ini menyerukan agar Bali berlaku lebih tegas terhadap wisatawan yang tidak tertib dan terlibat pelanggaran hukum. Luhut bahkan mengusulkan agar turis yang tidak berkualitas dan melakukan tindakan merugikan masyarakat atau pelanggar hukum dapat diproses dan dideportasi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Luhut, kebijakan ini diperlukan demi menjaga tertib sosial dan melindungi bisnis pariwisata lokal.
Kerja Sama Aparat dan Pemberdayaan Masyarakat
Penegakan hukum dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak, termasuk kepolisian serta aparat desa adat yang memiliki peran penting dalam merawat norma dan tradisi lokal. Aparat keamanan juga melakukan patroli intensif di kawasan‑kawasan wisata populer seperti Kuta, Seminyak, Ubud, dan Legian, yang ramai dikunjungi wisatawan domestik dan asing sepanjang tahun.
Di samping itu, pemerintah juga menggandeng sektor swasta seperti operator hotel, restoran, pemandu wisata berlisensi, serta penyedia layanan transportasi untuk membantu pemantauan dan pencegahan dini terhadap perilaku menyimpang atau ilegal. Partisipasi aktif masyarakat setempat juga menjadi bagian penting dalam memberikan informasi dan melaporkan kejadian ke pihak berwenang secara cepat dan efektif.
Penindakan terhadap Pelanggaran Spesifik
Sikap tegas pemerintah telah terlihat dari sejumlah kasus penegakan hukum sebelumnya. Misalnya, beberapa wisatawan asing pernah diamankan karena diduga terlibat dalam perjudian online ilegal dan kelompok kriminal terkoordinasi di wilayah Canggu. Kepolisian Daerah Bali melakukan penggerebekan terkoordinasi dan menangkap puluhan tersangka yang berasal dari luar negeri, menunjukkan bahwa aparat tak segan memproses pelanggaran hukum, terlepas dari status pelaku sebagai wisatawan.
Selain itu, korps keamanan setempat juga memantau dan menindak praktik ilegal seperti layanan money changer tak resmi di sekitar atraksi populer di Ubud yang bisa merugikan wisatawan dan menciptakan celah penipuan. Penertiban terhadap layanan semacam ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan wisata yang aman, profesional, dan terstandarisasi.
Meningkatkan Rasa Aman Wisatawan
Menurut pejabat pemerintah Bali, langkah tegas ini diharapkan tidak hanya menekan angka pelanggaran tetapi juga meningkatkan rasa aman wisatawan di pulau ini. Bali bukan hanya popularitas tujuan wisata dunia, tetapi juga tempat di mana budaya lokal dihormati dan dilestarikan. Penegakan hukum terhadap perilaku ilegal diyakini dapat memperkuat citra Bali sebagai destinasi yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua wisatawan.
Pemerintah juga menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang kini tengah digalakkan secara nasional. Dalam konteks ini, semua pihak di Bali diimbau untuk saling mendukung dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkualitas, termasuk menghormati aturan setempat, norma budaya, serta hukum yang berlaku.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski upaya penegakan hukum berjalan intensif, tantangan tetap ada, terutama dalam mengedukasi wisatawan mengenai aturan lokal dan mengadaptasi kebiasaan baru yang lebih menghormati budaya Bali. Pemerintah Provinsi berencana terus memperkuat kampanye informasi dan layanan dukungan turis agar wisatawan memahami konsekuensi pelanggaran hukum serta pentingnya menghormati budaya setempat.
Dengan begitu, Bali tetap bisa menjadi destinasi unggulan dunia yang tidak hanya menarik bagi wisatawan tetapi juga aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi nilai budaya serta kearifan lokalnya sebuah komitmen yang terus ditegakkan oleh pemerintah setempat.
