Pasarnarasi.com – Pemerintah bersama para pengembang properti nasional intensif membahas berbagai tantangan yang diperkirakan akan dihadapi sektor properti pada 2026. Dalam sejumlah forum dan diskusi strategis, program 3 juta rumah menjadi sorotan utama sebagai agenda prioritas pembangunan hunian sekaligus solusi atas persoalan backlog perumahan di Indonesia.
Sektor properti dipandang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), industri ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menggerakkan sektor pendukung seperti konstruksi, material bangunan, dan jasa keuangan. Namun, memasuki 2026, pelaku industri menilai tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks.
Perwakilan pemerintah menegaskan bahwa program 3 juta rumah tetap menjadi komitmen utama untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini mencakup pembangunan rumah di wilayah perkotaan, perdesaan, serta kawasan khusus, dengan skema pembiayaan yang melibatkan perbankan dan sektor swasta.
“Pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan program 3 juta rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan,” ujar salah satu pejabat kementerian terkait.
Menurutnya, kolaborasi dengan pengembang menjadi kunci agar target tersebut dapat tercapai secara realistis dan berkelanjutan. Di sisi lain, pengembang properti menyampaikan sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu isu utama adalah kenaikan biaya pembangunan, terutama harga bahan baku dan biaya logistik yang masih fluktuatif. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan margin pengembang, khususnya untuk proyek rumah subsidi.
Selain itu, persoalan perizinan dan ketersediaan lahan juga menjadi tantangan yang sering dihadapi di lapangan. Pengembang berharap adanya penyederhanaan regulasi dan percepatan proses perizinan agar pembangunan hunian dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu.
Aspek pembiayaan turut menjadi topik pembahasan utama. Meski program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi masih menjadi tulang punggung kepemilikan rumah bagi MBR, pengembang menilai perlu adanya inovasi skema pembiayaan yang lebih fleksibel. Hal ini penting untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh sistem perbankan konvensional.
Pemerintah menyadari tantangan tersebut dan menyatakan tengah mengkaji berbagai kebijakan pendukung. Beberapa di antaranya mencakup insentif fiskal, dukungan pembiayaan, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan dan infrastruktur dasar. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi konstruksi modern untuk menekan biaya dan mempercepat proses pembangunan.
Dalam pembahasan tersebut, isu keberlanjutan dan kualitas hunian juga menjadi perhatian. Pemerintah dan pengembang sepakat bahwa pembangunan rumah tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas lingkungan, akses transportasi, serta ketersediaan fasilitas umum dan sosial. Hunian yang layak diharapkan mampu mendukung kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.
Pengamat properti menilai dialog antara pemerintah dan pengembang merupakan langkah positif untuk menjaga stabilitas sektor properti di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut mereka, keberhasilan program 3 juta rumah akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kepastian regulasi, serta sinergi antarpemangku kepentingan.
“Jika pemerintah dan pengembang mampu menjaga komunikasi dan kerja sama yang baik, sektor properti tetap memiliki prospek positif pada 2026,” ujar seorang analis properti.
Ia menambahkan bahwa program perumahan skala besar juga dapat menjadi penopang ekonomi nasional di tengah tantangan global. Ke depan, pemerintah berharap sektor properti dapat terus tumbuh secara sehat dan inklusif. Program 3 juta rumah tidak hanya ditargetkan untuk mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan berbagai tantangan yang ada, pembahasan intensif antara pemerintah dan pengembang menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan hunian tetap berjalan sesuai rencana. Program 3 juta rumah pun diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi kebutuhan perumahan masyarakat sekaligus fondasi kuat bagi pertumbuhan sektor properti nasional menuju 2026.
