Pasarnarasi.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah memberikan pernyataan tegas terkait polemik Bupati Aceh Selatan yang diketahui berangkat umrah saat wilayahnya dilanda bencana alam. Insiden ini memicu kritik luas dari masyarakat sekaligus menegaskan kembali pentingnya kehadiran pemimpin daerah dalam situasi darurat. Dalam keterangannya, Prabowo menekankan bahwa tindakan tersebut mencerminkan kelalaian serius dan tidak bisa ditoleransi.
Menurut informasi yang beredar, beberapa kecamatan di Aceh Selatan mengalami bencana banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem. Ribuan warga terdampak, sebagian harus mengungsi, sementara akses logistik dan layanan kesehatan mengalami hambatan. Di tengah kondisi darurat itu, publik justru dikejutkan oleh kabar bahwa sang bupati sedang berada di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umrah. Kondisi ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang menilai pemimpin mereka abai terhadap tanggung jawabnya.
Prabowo menegaskan bahwa seorang kepala daerah tidak boleh mengutamakan agenda pribadi ketika warganya sedang berada dalam situasi krisis. Baginya, keberadaan pemimpin di lapangan bukan hanya soal simbolik, tetapi juga menentukan efektivitas koordinasi, pengambilan keputusan, serta percepatan bantuan untuk korban. Ia menyebut bahwa keputusan bupati tersebut menunjukkan lemahnya prioritas serta kurangnya empati terhadap masyarakat yang membutuhkan perhatian.
Dalam pernyataannya, Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi bahkan mempertimbangkan pencopotan jabatan sang bupati. Menurutnya, pemerintah harus memberikan contoh disiplin dan ketegasan agar standar kepemimpinan tetap terjaga, terutama dalam situasi yang menyangkut keselamatan publik. Ia menambahkan bahwa seorang pemimpin daerah idealnya menjadi orang pertama yang hadir, memastikan kondisi warga, serta memberi instruksi tanggap darurat dengan cepat.
Beberapa pengamat politik menilai langkah Prabowo sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahannya nanti akan lebih ketat dalam menegakkan prinsip responsibilitas dan akuntabilitas pejabat publik. Menurut mereka, publik semakin menuntut pemerintah untuk menghadirkan pemimpin yang tidak hanya efektif, tetapi juga punya sensitivitas tinggi terhadap kondisi sosial masyarakat. Kasus ini pun menjadi contoh nyata bagaimana absennya pemimpin dapat memperlambat penanganan bencana dan memicu kekecewaan luas.
Sementara itu, sejumlah warga Aceh Selatan menyampaikan rasa kecewa mereka melalui berbagai platform digital. Banyak dari mereka berharap agar pemerintah pusat turun tangan memberikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Beberapa relawan di lapangan juga mengungkapkan bahwa koordinasi sempat tersendat akibat kurangnya arahan langsung dari pimpinan daerah, terutama pada fase awal bencana.
Kementerian Dalam Negeri hingga kini belum mengeluarkan keputusan resmi, namun sumber internal menyebut bahwa evaluasi terhadap Bupati Aceh Selatan sudah mulai dilakukan. Jika terbukti melakukan kelalaian berat, opsi pencopotan jabatan memang terbuka lebar. Situasi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemimpin daerah agar selalu siap menghadapi keadaan darurat dan tidak mengabaikan keselamatan publik.
Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang disiplin, sigap, dan mengutamakan rakyat di atas kepentingan pribadi. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran bersama dan mendorong peningkatan kualitas kepemimpinan di seluruh daerah. Bencana, menurutnya, tidak dapat diprediksi, tetapi kesiapsiagaan pemimpin adalah sesuatu yang bisa dan harus dipastikan. Dengan respons cepat dan koordinasi yang baik, keselamatan warga dapat lebih terjamin, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat tetap terjaga.
