Pasarnarasi.com – Meski upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2026 ditetapkan sekitar Rp 2,317,601, warga dengan penghasilan sebesar itu tetap memiliki peluang memiliki rumah sendiri, terutama lewat rumah subsidi dan perencanaan keuangan yang tepat. Simak bagaimana strategi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, tips mengatur penghasilan, serta solusi hunian yang makin terjangkau di tengah harga properti yang terus meningkat.
Program Rumah Subsidi: Kunci Bagi MBR
Salah satu pintu utama untuk memiliki rumah dengan gaji di level Rp 2,3 juta adalah melalui program rumah subsidi pemerintah, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini dicanangkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar hunian layak bisa terjangkau.
Melalui FLPP, calon pembeli rumah bisa mendapatkan sejumlah kemudahan, misalnya:
- Uang muka rendah, biasanya hanya sekitar 1 % dari harga rumah, bahkan bisa mendapat bantuan uang muka dari bank.
- Suku bunga tetap rendah, sekitar 5 % per tahun selama masa cicilan relatif jauh di bawah bunga pasar komersial yang sering berubah dan jauh lebih tinggi.
- Tenor panjang, hingga 20 tahun, sehingga cicilan per bulan bisa disesuaikan supaya tidak memberatkan.
Bank pelaksana program ini tidak hanya BTN, tetapi juga bank BNI dan bank daerah (misalnya Bank bjb di Jabar), yang ikut menyalurkan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah bahkan menargetkan pembangunan dan penyaluran hingga 350.000 unit rumah subsidi pada 2025, yang akan terus meningkat guna mendukung program nasional berupa 3 juta rumah bagi MBR.
Simulasi Rumah Subsidi untuk Gaji Rp 2,3 Juta
Menurut pengamat properti, warga yang memiliki gaji Rp 2,3 juta masih mungkin mencicil rumah subsidi jika penghasilan digabung dengan pasangan (joint income), terutama bagi pasangan menikah. Misalnya jika suami dan istri masing-masing bergaji sekitar itu, total penghasilan keluarga bisa mencapai sekitar Rp 4,6 juta per bulan.
Bank umumnya merekomendasikan agar cicilan rumah tidak lebih dari 30–35 % dari total pendapatan bulanan. Dengan penghasilan bersama, kisaran cicilan yang aman sekitar Rp 1,1–1,4 juta per bulan masih realistis jika mengambil rumah subsidi dengan harga sekitar Rp 160 – Rp 185 juta.
Misalnya, membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta, dengan DP 1 % (Rp 1,66 juta) dan tenor 20 tahun, cicilan bulanan bisa berada di kisaran sekitar Rp 1,09 juta per bulan. Meski tantangan tetap ada seperti biaya hidup dan tabungan kombinasi pendapatan pasangan dan perencanaan jelas membuat kepemilikan rumah lebih realistis dibandingkan mengandalkan gaji tunggal.
Tips Mengatur Keuangan agar Siap Cicil Rumah
Memiliki rumah dengan gaji terbatas tidak cukup hanya mengandalkan program subsidi. Dibutuhkan kedisiplinan finansial agar anggaran rumah tangga tetap sehat saat mengurus KPR:
-
Susun Anggaran Bulanan
Buat daftar pendapatan dan pengeluaran setiap bulan, termasuk kebutuhan pokok, transportasi, dan cicilan KPR yang direncanakan. Prioritaskan pembayaran cicilan tepat waktu untuk menjaga catatan kredit tetap sehat. -
Tabung Dana Darurat
Sisihkan sebagian pendapatan untuk dana darurat ini penting ketika terjadi kebutuhan tak terduga tanpa menggangu cicilan rumah. -
Pertimbangkan Joint Income
Seperti disebutkan, menggabungkan penghasilan pasangan dapat meningkatkan kemampuan kredit dan daya beli rumah tanpa beban berlebihan. -
Pilih Rumah Subsidi yang Sesuai Kebutuhan
Fokus pada rumah yang benar-benar Anda butuhkan. Harga rumah subsidi di Jabar bervariasi, namun memilih yang sesuai kemampuan adalah strategi kunci agar cicilan tetap terjangkau.
Manfaat Jangka Panjang Memiliki Rumah
Memiliki rumah sendiri tidak hanya memberikan kenyamanan tinggal, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang. Harga properti biasanya cenderung naik, sehingga rumah bisa menjadi aset berharga di masa depan. Kepemilikan rumah juga memberi rasa stabilitas dan keamanan finansial bagi keluarga, terutama saat anak-anak mulai bersekolah atau keluarga berkembang.
Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Keuangan
Program perumahan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan bank daerah juga terus memperkuat kolaborasi untuk menyalurkan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di Jawa Barat, peran bank lokal seperti Bank bjb dan dukungan pemerintah daerah mempermudah akses pengajuan KPR melalui skema FLPP.
Ini menggambarkan bagaimana berbagai pihak bekerja bersama supaya kepemilikan rumah bukan sekadar mimpi, terutama bagi warga Jabar dengan upah minimum provinsi sekitar Rp 2,3 juta. Dengan strategi yang tepat, disiplin finansial, serta dukungan program subsidi, masyarakat tetap punya peluang mewujudkan rumah layak dan nyaman satu langkah penting membangun masa depan yang lebih aman dan berkualitas.
